2028 dan amar putusannya menolak petisi kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menyapu jalan undang-undang utama ataupun Peninjauan Kembali (PK) atas vonis nan diberikan sebab Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak akibat Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 tambah vonis No. 728 PK/PDT/2020 serupa amar tetapan menolak permintaan PK nan diajukan karena PT JJP sehingga berkemampuan patokan tetap. Pengajuan tuntutan eksekusi akan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta menyertai praktik pertolongan kritikan (aanmaning) sebab Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terpenting tanggal 27 April 2022 sampai tambah terakhir tanggal fourteen September 2022, walakin PT JPP tidak pernah hadir sungguhpun telah dipanggil menurut tertib, kian pada tanggal 1 September 2022 PT JPP mengajukan cara yura PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan tuntutan tuntutan eksekusi menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan ketidakhadiran PT JPP dalam balasan peringatan (aanmaning) karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beserta pengutaraan aplikasi PK nan kedua sebab PT JPP terhadap MA membuktikan PT JPP tidak menyimpan prasetia perlu memanifestasikan pati vonis majelis hukum nan telah tetap sebagai ikhlas. Baginya ihwal tersebut menjurus mengabulkan perbangkangan-sambutan undang-undang. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekali lalu Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan melewati 19 kisah laksana ini, eight pada antaranya telah menyetor ke kas provinsi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup beserta Kehutanan (KLHK) tengah menyelenggarakan tindak eksekusi sampai dan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) menyesaki kewajibannya pantas muatan vonis perdata. Hal ini guna menindaklanjuti vonis perdata ihwal perdata kebakaran jenggala selanjutnya tanah (Karhutla) akibat PT PT JJP pada tarikh 2015 silam nan melembai seluas 1.000 hektare (ha). Putusan nan telah berenergi yura tetap (inkracht van geuwijsde) berasas Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI lalu Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP terpaut karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan kuasa menolok dekat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal ten Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus urusan No. Membayar doku menekan (dwangsom) beberapa Rp twenty five.000.000,00 for each musim atas keterlambatan dalam mengkonkretkan kegiatan penyembuhan tempat. Dari vonis majelis hukum Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah mengabulkan jalan kaidah kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan berikut dekat tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus kejadian No.1095/K/PDT?
Lahan kebun seluas 420 meter persegi nasib baik Abdussalam ini tertera lahan nan produktif. Lokasinya berada dalam pinggiran pengairan nan ditopang tali air inferior selanjutnya tersier. Walau sebagai itu, rakitan pengetaman dirasa Abdussalam tengah belum maksimal. Ia menamakan penyakit tikus menjadi lupa iso- risiko nan dihadapi, belum lagi sama eksekutor persil nan dianggapnya tidak beraksi menggunakan baik. Oleh oleh itu, rakitan pengetaman nan dituai tidak maksimal. Sawah nan dikelola penyawah dekat atas tanah Abdussalam nan cuma seluas setengah hektare itu saja menerbitkan sekitar nine kuintal per tarikh. Beras nan dihasilkan lantaran paya itu kemudian bisa bakal mencukupi keinginan dalam wisma Abdussalam selagi 5-6 candra. Alhasil, barang mempunyai lahan, Abdussalam tetap patut membeli melukut mulai luar demi merahasiakan keperluan surat kabar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa menggarisbawahi, Bojongsoang masuk ke dalam application perumahan ranah perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No one Tahun 2024 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 bersama Rencana Element Tata Ruang (RDTR).
Dalam kronik berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi City Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengadukan telah terbentuk persilihan persil seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 pada Bojongsoang. Dalam tes kehati-hatian nan dilakukan Dava dkk pada fifty titik nan disebar dalam seantero Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sebesar transisi pendayagunaan persil pada tarikh 2017-2021. Dalam menerangkan 4 warsa tersebut, luput tunggal nan disorot merupakan berkurangnya tanah persawahan seluas 221,83 hektare lalu perkebunan 10,seventy six hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah 30,38 hektare, persil kawasan tinggal bertambah fourteen,92 hektare. Luas persil nihil lagi bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah sixty four,05 hektare, dengan terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan pelaksanaan tanah pada prasarana laksana landasan kolektor, empang tirta, sarana lokal lalu sebagainya tidak bertambah maupun berkurang demi bermakna. Dalam telaah ini, Dava dkk menyapa Desa Lengkong beserta Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami pertukaran tanah menjadi perumahan. Dari lambung susukan, Bojongsoang dilalui lintasan umum wilayah nan menjadi belang utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda here ingin menerima lebih banyak information tentang Data HK silakan kunjungi halaman Internet kami.